Harian Kendari

96 Kades Terpilih di Konawe Selatan Menunggu Kepastian Pelantikan

Konawe Selatan, HarianKendari.com – Sebanyak 96 Kepala Desa (Kades) terpilih di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), hingga saat ini masih menunggu kepastian pelantikan oleh Pemerintah Daerah.

Kades terpilih ini merupakan hasil dari Pilkades serentak yang digelar pada September 2023 lalu dan seharusnya dilantik oleh Bupati Konsel pada 30 April 2024.

Namun, pelantikan tersebut tertunda karena adanya surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri yang menunda proses pelantikan. Penundaan ini menyebabkan ketidakpastian dan polemik di kalangan masyarakat.

Jenderal Lapangan Aliansi Kades Terpilih Bersatu Konsel, Sulwan mengungkapkan kekecewaannya terhadap penundaan ini. Menurutnya, penundaan pelantikan ini tidak mencerminkan kehendak masyarakat dan merugikan para kades terpilih.

“Persoalan perpanjangan masa jabatan kepala desa bukan kehendak masyarakat. Pemerintah seharusnya tidak serta-merta menggugurkan undang-undang di atas undang-undang, karena undang-undang yang sekarang ini merugikan kami (kades terpilih) dan masyarakat,” ujar Sulwan, Minggu 16 Juni 2024.

Kendati demikian, Sulwan percaya bahwa Bupati Konsel, Surunuddin Dangga tetap konsisten untuk melantik para kades terpilih. Namun, jika perpanjangan masa jabatan kepala desa dilakukan, maka pihaknya meminta pemerintah untuk bertanggung jawab karena sudah menggunakan anggaran negara untuk Pilkades serentak.

“Saat ini di desa kami masing-masing rawan konflik karena sudah ada dualisme kepemimpinan. Kami sangat berharap sekali kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan kebijakan ini ke daerah. Pak Bupati lebih mengetahui situasi dan kondisi di daerahnya,” tambah Sulwan.

Sulwan juga menegaskan bahwa akan melakukan aksi jilid II dengan massa yang lebih besar jika perpanjangan masa jabatan kepala desa tetap dilakukan.

“Kami masih menunggu kepastian dari Pak Bupati. Namun, bukan berarti kami akan diam saja. Kami menghargai keputusan dan kebijakan Pak Bupati. Harapannya, Pak Bupati segera melantik kami. Pemerintah pusat harus mengeluarkan putusan yang sifatnya final untuk membantu Bupati karena Bupati lebih mengetahui situasi dan kondisi di lapangan, supaya polemik ini segera selesai,” pungkas Sulwan, yang juga merupakan Kepala Desa terpilih Wadonggo.