Harian Kendari

Target 0 Kemiskinan Ekstrem di Tahun 2024, Ini Dua Strategi Pemerintah

HarianKendari.com, Nasional – Pemerintah Indonesia menargetkan nol kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dan mengungkapkan dua strategi utama guna mewujudkan target tersebut.

Melansir dari laman resmi sekretaris Kabinet, Dua Strategi tersebut adalah peningkatan pendapatan dan pengurangan beban. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) lebih dari 9 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin dan sekitar 2 persen termasuk kategori miskin ekstrem. Wapres pun meminta semua pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2024.

“Di tahun 2024 nanti, kita menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen, yang diupayakan melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban,” kata Wapres dalam Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem disalah satu Hotel Ternate, Maluku Utara, Jumat (12/05/2023).

Wapres pun meminta seluruh pihak, betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor.

Secara khusus, Wapres meminta para pendamping desa agar dapat meningkatkan peranan dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.

“Para pendamping desa agar membantu kepala desa dan aparatur dalam menguatkan konvergensi program di kantong-kantong kemiskinan, khususnya wilayah konsentrasi keluarga miskin ekstrem,” tandasnya.

Melansir dari kompas.com, Ma’ruf Amin juga mengingatkan target prevalensi stunting yang mesti ditekan hingga angka 14 persen pada tahun 2024.

Sedangkan, saat ini stunting atau kekurangan gizi menjangkiti 1 dari 5 anak di Indonesia

“Artinya, dalam waktu kurang dari 2 tahun ini, prevalensi stunting harus diturunkan sedikitnya 7,6 persen, dan itu harus bisa dan harus mampu, dan kita yakin mampu,” kata dia.

Menurut mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, tingginya prevalensi stunting itu tidak dapat dipisahkan dengan masalah kemiskinan.

“Oleh karenanya, saya meminta seluruh pihak, betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting di berbagai sektor,” tungkasnya.

Laporan : Redaksi