HarianKendari.com, Wajo – Warga desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, menduga telah terjadi manipulasi data penerima bantuan langsung tunai (BLT) di desa mereka.
Salah seorang warga, Andi Askar menduga, ada manipulasi data yang terjadi, pasalnya ada beberapa warga yang pada tahun 2022 menerima BLT, tetapi di tahun 2023 tidak mendapatkan BLT.
“Ditahun 2023 hasil musdes di Desa pasaka, Kecamatan Sabbangparu, telah terjadi perubahan jumlah KPM / BLT DDS Tahun 2023 yang menjadi 22 orang penerima dan Erwin serta Abd Halim tidak masuk namanya dan itu membuat mereka kecewa karna selama ini mereka selalu menerima bantuan BLT,” kecewanya saat diwawancarai awak media, Jumat (31/03/23).
Banyak warga yang masih terdampak akibat pandemo covid 19, salah satunya ekonomi. Hadirnya BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin di pedesaan yang bersumber dari Dana Desa. Besaran bantuan yang akan diterima oleh masyarakat adalah Rp. 600.000,00 perbulan.
Andi Askar yang juga disapa Laskar, mengatakan bawah kebijakan ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PPDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PPDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
“Tujuannya adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari,” tegasnya.
Sementara itu, Erwin salah seorang warga yang tidak menerima BLT, menyampaikan rasa kekecewaannya. Menurutnya, dirinya adalah warga yang kurang mampu dan sudah lama k
menerima bantuan BLT.
“Kami ini warga kurang mampu, BLT ini mestinya menyentuh warga yang tidak mampu sesuai amanat undang-undang,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Abdul Halim (60), menyampaikan hal yang sama, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang keliru dalam pendataan karna banyak yang di hilangkan dari data sebelumnya dan terkesan pilih kasih.
“Ada sesuatu yang keliru dalam pendataan karna banyak yang di hilangkan dari data sebelumnya dan terkesan pilih kasih,” kecewanya.
Di tempat yang sama, Aris Sultan meminta kepada pihak yang terkait, untuk melakukan evaluasi kinerja bagi para oknum yang menangani soal BLT di tingkat desa.
Lanjut, diduga data yang mereka miliki asal dipilih saja, dan ini membuktikan telah keluar dari prosedur yang ada.
“Kalau memangg tidak ada tindak lanjut maka saya akan bersurat mendampingi masyarakat untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib,” tutupnya.
Hingga berita ini di turunkan belum ada konfirmasi yang pasti dari aparat Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
Laporan : Redaksi
