Jakarta – Mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (SULTRA) yang tergabung dalam lembaga. Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara-Jakarta (IPMKU – JAKARTA) dan Jaringan Komunikasi Mahasiswa Sulawesi Tenggara -Jakarta (JKMS JAKARTA) Menggelar aksi unjuk rasa di depan mabes polri, Rabu, (01/03/23).
Aksi yang di lakukan tersebut terkait Perusahaan yang beraktivitas di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara tepatnya di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam Tbk atau di (Eks IUP PT Hafard Indotec) yaitu PT Prima Mineral Sejahtera (PMS) yang diduga kuat telah melakukan aktivitas pertambangan ilegal.
Ketua Umum IPMKU JAKARTA, Pandi Bastian menjelaskan bahwa PT PMS telah lama beraktivitas di blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara yang kami dinilai tidak memiliki izin yang lengkap.
“Kami sangat kuat menduga Pihak PT. PMS tidak memiliki izin yang lengkap akan tetapi masih saja melakukan aktivitas di wilaya IUP PT Antam atau Eks IUP PT.Hafard Indotec,” ujarnya dalam keterangan rilisnya.
Lanjut Pandi Bastian salah satu putra daerah Konut inimenyampaikan dalam orasinyaa meminta pihak bareskrim mabes polri untuk segera memanggil dan memeriksa direktur PT PMS.
“Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 Tentang Pertambangan mineral dan Batu Bara menjelaskan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.,” jelasnya.
Di depan Kantor DPP Partai Gerindra, Irjal Ridwan selaku Ketua Umum JKMS – JAKARTA menjelaskan bahwa pihaknya menduga ada keterlibatan Anggota Parpol dalam kasus ilegal mining yaitu ketua DPC Partai Gerindra kabupaten Konawe Utara yang Ikut terlibat dalam aktivitas ilegal mining PT PMS.
“Jadi Kami meminta Ketua DPP Partai Gerindra Untuk segera Mengganti Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Konawe Utara Yang kami duga kuat terlibat dalam kasus ilegal Mining PT. PMS Di blok Mandiodo,” tegas Irjal.
Sambung Irjal, sangat tidak benar jika ada anggota Parpol yang ikut bermain dalam pertambangan ilegal apa lagi mendekati kontestasi politik 2024
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai Direktur PT Prima Mineral sejahtera di panggil dan di periksa selain itu juga Ketua DPC Gerindra Konawe Utara di ganti yang kami duga juga kuat ikut terlibat melakukan perlawanan hukum melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin yang jelas,” tutup Irjal.
Laporan : Redaksi
