HARIANKENDARI.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara hadiri Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXI Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) di Phinisi Ballroom hotel claro Kendari, pada Selasa (25/10/22).
Pada kegiatan kali ini, gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi mengeluarkan statment kritis, saat memberikan sambutan, dirinya pada dasarnya dirinya menolak jika dana reklamasi dari bekas tambang di taruh di pusat. Pasalnya menurutnya pemerintah daerah Sulawesi Tenggara kekuasaannya telah dicabut dan sering kali menjadi kambing hitam.
Uneg-uneg keberatan yang disampaikan Ali Mazi ini tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat sebab daerah Sulawesi Tenggara sebagai sarang nikel terbesar di Indonesia bahkan dunia.
“Ada dana reklamasi dari bekas Tambang. Jangan dananya ditaruh di pusat, kami didaerah sudah dicabut kekuasaannya dijadikan kambing hitam. Kalau demo, gubernur yang sengsara. Rumah jabatan pun di demo. Kalau di kelola dengan keliru,” keluhnya.
Ali Mazi juga menuturkan, di Indonesia banyak industri tambang tetapi banyak juga yang bersifat Hoax, sebab itu ia mengingatkan agar masyarakat ataupun PERHAPI agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri.
Disisi lain dirinya juga menyampaikan, pertambangan khusunya Nikel, jika tidak di kelola dengan baik hanya akan ada kehancuran. Sebaiknya ada Reboisasi dan di jadikan lahan pertanian. Pengusaha kaya dan daerah miskin, harrusnya desa, kelurahan, dan kabupaten yang memiliki potensi tambang kaya.
“Saya bangga karna seluruh Ahli tambang seluruh Indonesia berkumpul di sini. Tapi kekurangan kita belum bisa mengelola dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di bumi anoa ini menjelaskan, presiden baru saja memberikan instruksi untuk impor aspal dan memberikan kebijakan insentif izin dengan catatan untuk membangun industri aspal.
“Sultra memiliki aspal juga namun tidak di kelola dan impor, Impor hentikan aspal,” katanya.
“Terpenting adalah berbuat baik untuk bangsa dan negara berfikir tentang kebaikan,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli, menyampaikan, Sulawesi Tenggara telah dikenal di Indonesia bahkan dunia sebagai daerah penghasil nikel dan cadangan nikel. Negara Indonesia sendiri ada di urutan pertama dengan sumber daya nikel yang besar.
“Mengandung kobalt, 3,6 juta thon, ini yang diharapkan untuk transisi energi,” ujarnya.
Tetapi dirinya mengingatkan, nantinya akan ada eksploitasi sumber daya alam tambang yang tidak terkendali, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Olehnya itu pengawasan dan penegakan hukum harus tegas, konsisten dan berkembalian.
“Percepatan hilirisasi dalam negeri. Tapibjuga pertimbangan jangan sampai tiba-tiba karena harus siap akan kesiapan dalam negeri sehingga tidak kontra produktif,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Perhapi Pd Sultra Ir . H. Burhanuddin Makku menyampaikan, Kalau lihat kondisi pertambangan saya yakin seribu persen kalau Perhapi berfungsi dengan baik tidak pernah ada kesalahanan. Menurutnya masih banyak hal yang dilanggar, sifatnya di luar koridor hukum.
Ia juga menerangkan, tambang sangat potensial di Sultra, akan tetapi belum bisa membuat daerah dan masyarakat bangga sebab masih ada pengelolaan sifatnya sporadis serta kurang berdampak.
“Sama kita pikirkan dimana tambang dilakukan, kesejahatreaan rakyat berkembang. jangan sampai malah rakyat menderita,” ujarnya.
Sebab itu, dirinya juga mengklaim jika Perhapi di libatkan, selama pembinaan dan kepengawasan berdampingan dengan pemda bisa lebih baik dalam tata kelola.
“Ada 10.000 ahli terkumpul. Kalau dimaksimalkan untuk mengawasi akan dapat berkontribusi ke pemerintah pusat. Kasihan ahli tambang yang lulusan luar dan dalam negeri punya prestasi lebih baik blom good mining practice,” ungkapnya
Laproan : Redaksi
