HARIANKENDARI.COM, KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) bersama Gubernur Sultra dan Forkopimda Sultra adakan rapat koordinasi guna menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Rapat koordinasi tersebut diadakan di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra, Jumat (21/10/22).
Kegiatan tersebut dimulai dengan menyanyikan Lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan selamat datang oleh Gubernur Sultra, sambutan Ketua KPU RI, diskusi dan tanya jawab serta penyerahan cendramata.
Ketua KPU RI, Hasyim Asyhari menyampaikan ucapan terimakasihnya keada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menghibahkan lahan dan pembangunan yang akan digunakan sebagai kantor KPU nantinya.
Ia juga menjelaskan, saat ini Tahapan Pemilu memasuki tahapan verifikasi faktual dimana sebelumnya sebanyak 18 Partai Politik (Parpol) memenuhi syarat verifikasi administrasi.
“Tiga hal yang penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilu adalah Pemilih, peserta Pemilu dan calon,” ungkapnya.
Hasyim Asyhari juga menerangkan, berkaitan dengan Pemilu bukan hanya KPU yang bekerja tetapi parpol juga bekerja menyiapkan calon dengan total dapil se-Indonesia sebanyak 2. 593 dapil.
Ia juga menyampaikan, pada pemilu dan Pilkada kedepan yang menjadi kerumitan KPU adalah mendesain 2.593 surat suara, yang nantinya akan mendapat persetujuan dari Parpol.
“Kerumitan Pemilu KPU harus mendesain 2. 593 surat suara, dibagian akhir mendapat persetujuan dari parpol,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ketua KPU RI Hasyim Asyhari, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 banyak menimbulkan penyelenggara Pemilu yang sakit dan meninggal yang disebabkan faktor usia diatas 50 tahun dan memiliki riwayat penyakit bawaaan.
Olehnya itu ia meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan pelayanan kesehatan bagi para penyelenggara Pemilu dan Pilkada khusunya KPPS.
“Sehubungan dengan hal tersebut kami meminta kepada kepala daerah untuk memberikan layanan kesehatan khususnya KPPS,” jelasnya.
Sementara itu, Dir Intelkam Polda Sultra Kombes Pol. Nanang Rudi Supriatna, yang mewakili Kapolda Sultra dalam rapat koordinasi kali ini menjelaskan, sosialisasi harus terus dilakukan ke masyarakat. Hal ini diperlukan agar dapat mengantisipasi tataran sumber gangguan dan ambang gangguan.
“Kami juga perlu bersosialisasi kepada masyarakat, yang perlu kita antisipasi dalam tataran sumber gangguan dan ambang gangguan, kita sudah bisa eliminir dan reduksi sehingga tidak menjadi gangguan nyata,” jelasnya.
Lanjut Polisi berpangkat tiga bunga dipundaknya itu menyampaikan, agar sebisa mungkin kebersamaan serta kordinasi seperti ini terus terjalin agar permasalahan yang ada baik itu di penyelenggara maupun di masyarakat tetap kondusif.
“Di bidang peradilan hukum ada Gakkumdu, Bawaslu dan kita di sini sudah bisa berjalan beriringan untuk bgaimana pelaksanaan Pemilu nantinya bisa berjalan dengan baik,” terangnya.
Disisi lain, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengungkapkan, Pemilu di Tahun 2024 sebagai agenda akbar demokrasi negara kita yang akan menentukan arah dan masa depan perjalanan Republik ini untuk lima tahun kedepan.
Olehnya itu ia menyampaikan, pemerintah daerah Provinsi Sultra dan Kabupaten/Kota se-Sultra menyatakan siap mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu (KPU) di daerah ini.
“Saya mengajak kita semua mari saling menghargai dan menghormati perbedaan pandangan politik di antara kita, baik secara individu maupun kelompok,” ajaknya.
Menurut orang nomor satu di Bumi Anoa ini, salah satu persyaratan utama lancar dan suksesnya tahapan pemilu adalah situasi daerah yang aman dan kondusif. Sebab situasi tersebut dapat mendorong wajib pilih untuk menyalurkan hak suaranya memilih sesuai dengan pilihannya.
“Mari bersama mewujudkan pemilu 2024 yang jurdil, damai, demokratis, dan bermartabat, demi masa depan bangsa yang lebih baik,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
