HARIANKENDARI.COM, KENDARI – Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 akan diadakan secara serentak di setiap wilayah di Indonesia. Hal ini merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan, pasalnya pada pemilihan sebelumnya tidak semua daerah di Republik ini melaksanakan Pemilu serentak.
Menyikapi soal itu, Dir Intelkam Polda Sultra, Kombes Pol. Nanang Rudi Supriatna menjelaskan, Sosialisasi dan Koordinasi Penting Guna Mereduksi Ambang Gangguan Pemilu tahun 2024. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama KPU RI, Gubernur Sultra dan Forkopimda Sultra di Aula Merah Putih Tuhan Gubernur Sultra, Jumat (21/10/22).
Saat kegiatan tersebut, pada sesi diskusi dan tanya jawab, Dir Intelkam Polda Sultra, Kombes Pol. Nanang Rudi Supriatna menyampaikan, sosialisasi harus terus dilakukan ke masyarakat. Hal ini sangat diperlukan agar dapat mengantisipasi tataran sumber gangguan dan ambang gangguan. Pasalnya masyarakat merupakan salah satu sentral point penting dalam pesta demokrasi.
“Kami juga perlu bersosialisasi kepada masyarakat, yang perlu kita antisipasi dalam tataran sumber gangguan dan ambang gangguan, kita sudah bisa eliminir dan reduksi sehingga tidak menjadi gangguan nyata,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, agar sebisa mungkin kebersamaan serta kordinasi seperti ini terus terjalin agar permasalahan yang ada baik itu di penyelenggara maupun di masyarakat tetap kondusif.
Pada bidang peradilan hukum ada Gakkumdu, lalu ada Bawaslu dan segala unsur yang terlibat pada pemilu dan Pilkada kali ini, dapat berjalan beriringan agar pelaksanaan pesta demokrasi se-Indonesia nantinya berjalan dengan baik.
“Di bidang peradilan hukum ada Gakkumdu, Bawaslu dan kita di sini sudah bisa berjalan beriringan untuk bagaimana pelaksanaan Pemilu nantinya bisa berjalan dengan baik,” terangnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asyhari menerangkan, saat ini Tahapan Pemilu memasuki tahapan verifikasi faktual dimana sebelumnya sebanyak 18 Partai Politik (Parpol) memenuhi syarat verifikasi administrasi.
“Tiga hal yang penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilu adalah Pemilih, peserta Pemilu dan calon,” ungkapnya.
Menurut Hasyim Asyhari, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 lalu, banyak menimbulkan penyelenggara Pemilu yang sakit dan meninggal dunia. Hal ini disebabkan faktor usia diatas 50 tahun dan memiliki riwayat penyakit bawaaan.KPPS
Olehnya itu ia meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan pelayanan kesehatan bagi para penyelenggara Pemilu dan Pilkada khusunya KPPS.
“Sehubungan dengan hal tersebut kami meminta kepada kepala daerah untuk memberikan layanan kesehatan khususnya KPPS,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi menyampaikan komitmen penuh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara serta kepala daerah se-kabupaten/kota mendukung penuh pelaksanaan pemilu tahun 2024
Menurutnya, salah satu persyaratan utama lancar dan suksesnya tahapan pemilu adalah situasi daerah yang aman dan kondusif. Sebab situasi tersebut dapat mendorong wajib pilih untuk menyalurkan hak suaranya memilih sesuai dengan pilihannya.
“Mari bersama mewujudkan pemilu 2024 yang jurdil, damai, demokratis, dan bermartabat, demi masa depan bangsa yang lebih baik,” ajaknya.
Laporan : Redaksi
