HARIANKENDARI.COM, Kendari – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melakukan kunjungan kerja (Kuker) di Puskesmas Poasia jalan Bunggasai, Kelurahan Rahandouna Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada, Senin (8/8/22).
Dalam kuker kali ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, L.M. Rajab Jinik menjelaskan banyak hal yang menjadi perhatian DPR sebagai legislatif yang mengawasi kinerja eksekutif.
Pada kuker ini, ia menerangkan, dari beberapa temua-temuan dilapangan, pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Kendari kurang memberikan perhatian ke Puskesmas Poasia.
Sementara dari data, Puskesmas Poasia merupakan salah satu Puskesmas dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kota Kendari.
“Banyak kekurangan termasuk, infrastruktur, obat-obatan dan pelayanan, padahal saat kita cek, Puskesmas Poasia PAD-nya terbesar tetapi tidak Balance dengan perhatian Dinkes Kota Kendari,” Kata L.M Rajab Jinik di sela-sela kukernya.
Lanjut, ia menuturkan kunjungan kerja kali ini adalah testimoni dari viralnya di publik soal hilangnya dana masyarakat miskin.
“Kita mencoba mencari testimoninya, mengapa pemerintah Kota menghilangkan dana itu, sementara dana itu sendiri sangat dibutuhkan oleh puskesmas,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, L.M Rajab Jinik menegaskan persoalan yang ditemukan di lapangan akan menjadi perhatian serius DPRD ketika pembahasan APD kedepan, dikarenakan dana masyarakat miskin ini menjadi beban rumah sakit dan juga masyarakat.
“Hilangnya dana masyarakat miskin, menjadi beban bagi rumah sakit dan masyarakat miskin yang tidak mampu mendapatkan hak kesehatannya enggan ke rumah sakit,” tegasnya.
“Itu juga berarti kita sebagai penyelenggara pemerintah tidak dapat melindungi hak kesehatan mereka, dan itu menjadi masalah,” tambahnya.
L.M Rajab, juga menyampaikan soal ketidaksepakatan tentang penghapusan tenaga honorer, ini berdampak pada minimnya pelayanan di Puskesmas Poasia akibat kurangnya tenaga pekerja.
“Setelah kita cek, kebijakan pemerintah pusat bertolak belakang dengan kondisi dilapangan, maka akan kita lihat untuk membicarakan soal kebijakan bersama dengan pemerintah Kota,” ungkapnya.
Olehnya itu, ia menuturkan melalui supervisi kali ini, pihaknya akan memanggil semua instansi-instansi terkait dalam tahap pembahasan APBD dan ABPD induk 2023.
“Dalam proses perencanaannya kita harus tau juga kebutuhan rumah sakit dan Puskesmas, jangan sampai kita hanya mendengarkan dari dinkes itu sendiri,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Poasia, Andi Nurmawanti mengaku infrastruktur Puskesmas memiliki beberapa kekurangan.
“Masalah bangunan ada beberapa kendala, seperti saat hujan itu bocor, dan ini mengganggu pelayanan, Sempat kita benahi tapi belum bisa semuanya,” katanya.
Ia juga menuturkan, pihaknya membutuhkan tambahan tenaga kerja, karena di UGD, Rawat Inap dan persalinan, butuh banyak tenaga yang dinas.
“Kenyataan sekarang untuk PPNS-nya dari UGD hanya dua orang, Rawat Inap lima orang, sedangkan idealnya permasing-masing rawat inap atau UGD itu paling kurang harus 13 orang,” tutupnya.
Reporter : Andi
