Harian Kendari

Pemerintah Indonesia Komitmen Tuntaskan KKB di Papua

HarianKendari.com – Pemerintah Indonesia menyikapi tegas tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang warga sipil beberapa hari lalu.

Sebelumnya, KKB Papua kembali melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil, di kabupaten Nduga Papua, Sabtu 16 Juli 2022. Aksi keji ini menyebabkan 11 orang meninggal dunia, yang di antaranya adalah tokoh agama.

“Pemerintah akan menindak tegas KKB melalui penegakan hukum. Tindakan tegas hanya ditujukan kepada KKB, bukan yang lain, penegasan ini penting jangan sampai muncul persepsi yang keliru terhadap tindakan aparat keamanan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dikutip dari Kompas.com, Kamis (21/7/2022).

Setidaknya, sejak 2010 hingga 2022 KKB telah melakukan 226 kali kekerasan, antara lain dalam bentuk pembunuhan serta pembakaran fasilitas publik seperti gedung pemerintah, puskesmas, sekolah, hingga rumah warga.

Hal tersebut merupakan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, ia mengingatkan agar tidak terprovokasi oleh tindakan yang dilakukan oleh KKB.

Menurutnya, penanganan KKB perlu kehati-hatian dan berdasarkan SOP agar tidak merugikan institusi serta tidak menimbulkan korban lain.

“Tidak boleh terprovokasi dengan kejadian ini sehingga mengambil langkah-langkah yang justru pada akhirnya merugikan institusi itu sendiri, TNI-Polri itu, jadi tetap kerja sesuai SOP yang digariskan,” ungkapnya.

Sementara, Menko Polhukam, Mahfud MD menuturkan bahwa KKB adalah persoalan yang mendasar dan penting untuk dicermati. Karena, KKB telah berbaur dengan masyarakat sehingga aparat kesulitan untuk mendeteksi.

“Kalau langsung menyerbu satu kampung karena orang-orang KKB masuk ke kampung situ, yang menjadi korban warga sipil nantinya,” ujarnya.

Menurutnya, aksi kekerasan dan kriminal yang terjadi di sana sebetulnya juga terjadi di daerah-daerah lain di luar Papua.

Namun, KKB menjadi isu utama dilatarbelakangi motif politik dan keamana yang bertujuan melakukan tindakan atau pemisahan diri disintegrasi.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia menyikapi hal itu akan memberikan perhatian khusus dan komitmen dalam menuntaskan KKB di Papua.

“Kalau dilihat dari kuantitas, skala kejahatan, sebenarnya secara umum Papua oke-oke saja, tetapi KKB ini sebenarnya mengganggu dan menantang kita,” pungkasnya.

Laporan : Redaksi