HARIANKENDARI.COM, KENDARI – Aksi demonstrasi yang berlangsung di pelataran kantor bupati dan Kantor Dpr Kabupaten Konawe Utara terkait realisasi hunian tetap (huntap) untuk para masyarakat yang terdampak banjir besar tahun 2019, berujung ricuh.
Ketua gerakan pemuda marhaenis (GPM) kabupaten konawe utara mengecam tindakan yang di lakukan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Konut pada saat aksi demonstrasi yang berlangsung selama 3 hari.
Peristiwa tersebut menyebabkan 1 orang mahasiswa mengalami cidera ligamen pada bagian bahu akibat terjatuh saat tarik menarik ban yang akan di bakar oleh massa aksi.
Pemuda yang akrab di sapa Anto itu menyesealkan kejadian tersebut karena menurutnya kejadian tersebut akan membawa luka yang mendalam bagi seluruh entitas mahasiswa maupun aktivis konawe utara.
Anto lantas mempertanyakan prosedur pengamanan aksi yang kemudian sampai terjadi aksi saling dorong apalagi sampai membuat seseorang cidera pada tubuh. Menurutnya, tidak dibenarkan prosedur pengamanan aksi sampai melakukan tindakan represif.
“ Secara pribadi saya mengecam atas terjadinya peristiwa ini. Bagaimana bisa dibenarkan prosedur pengamanan unjuk rasa dengan sampai mengakibatkan mahasiswa cidera. Ini mau mengamankan aksi atau mau perang kepada mahasiswa. Aparat penegak hukum harus bertanggung jawab mengusut kasus ini sampai tuntas,” tuturnya
Dengan terjadinya kasus ini, Anto meminta Bupati Kabupaten Konawe Utara untuk mencopot kepala Satpol-PP Kabupaten Konut karena dinilai telah gagal dan lalai dalam memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya.
“Mahasiswa itu bukan penjahat negara, yang harus dibuat cidera dengan seenaknya saja. Kami menuntut kepada bupati Kabupaten Konut untuk mengusut kasus ini sampai benar-benar terang,” terangnya.
Anto juga menyerukan kepada entitas mahasiswa untuk melakukan konsolidasi di masing-masing basis dan level pimpinan, menyerukan aksi solidaritas atas terancamnya nilai demokrasi.
“Kepada seluruh entitas mahasiswa, mari kita rapatkan barisan dan melakukan konsolidasi di basis dan setiap level, kepemimpinan untuk menyerukan aksi atas hancurnya demokrasi negeri ini, Tutupnya.
