HarianKendari.com, Jakarta -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2022).
Dalam kesempatan tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan Kepastiaan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi aman dan terjamin tepat sasaran. Polisi akan mengawal agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Jadi dari pengecekan tadi secara umum, kebutuhan bahan bakar minyak kita khususnya solar, semuanya dalam batas ketahanan yang terpenuhi,” kata Sigit, Jumat (8/4/2022).
Sehingga isu kelangkaan ini, perlu kita dalami karena sebenarnya di satu sisi kebutuhan terhadap solar industri itu mengalami penurunan,” katanya
Dirinya mengatakan Polri akan memerintahkan jajaranya memastikan stok solar bersubsidi terjamin ketersediaan dan mengawal penyaluran serta penggunaannya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Hal ini akan terus kita jaga. Agar di lapangan solar subsidi tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar-solar yang memang dipersiapkan untuk industri. Sehingga keberadaan minyak, solar, BBM yang secara riil. Stok sebenarnya tercukupi. Ini yang betul-betul kita jaga dan pertahankan,”
Dalam rapat tersebut dirinya mengakui ditemukan fakta terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi. Menurutnya, hal itu diakibatkan adanya fenomena kenaikan terhadap tren produktivitas komoditas industri jenis tertentu.
Kapolri menyatakan perang yang melanda Ukraina dan Rusia juga menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga terkena dampak.
Sampai saat ini Indonesia khususnya di wilayah ASEAN, masih berada di nomor dua terendah. Karena kita masih menahan harga. Sehingga harga tetap ada di kondisi yang sama, sebagai contoh adalah solar. Dan juga ada yang dinaikkan namun sebenarnya masih disubsidi,” ucap eks Kabareskrim itu.
Sigit juga menyoroti soal disparitas yang tinggi antara solar bersubsidi dengan solar industri, kurang lebih sebesar Rp 12.500. Dengan adanya gap tersebut, kata Sigit, penggunaan solar di lapangan terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Yang kemudian memanfaatkan disparitas harga ini untuk kemudian mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU subsidi. Sehingga tentunya ini menambah beban Pemerintah dan ini juga akan menimbulkan permasalahan,” tutur Sigit.
Dia menekankan BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang sangat memerlukan, seperti moda transportasi umum, UMKM, pedagang kaki lima (PKL), dan yang lainnya
Kemudian, ini digunakan untuk kebutuhan industri. Sehingga yang terjadi adalah kebutuhan industri justru menurun di tengah produktivitas yang meningkat untuk sektor perindustrian. Namun di satu sisi kebutuhan terhadap minyak yang seharusnya disubsidi meningkat. Jadi ini yang kita tertibkan,” tegas Sigit.
Polisi telah menetapkan 21 orang tersangka di enam wilayah Polda jajaran terkait kasus dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun keenam Polda yang melakukan penyidikan terkait perkara itu, yakni, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Gorontalo.
Terkait hal ini, Sigit menegaskan, pihak kepolisian tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut.
“Sudah kurang lebih 21 tersangka di enam wilayah yang kita amankan. Dan ini akan terus bergerak. Sehingga distribusi atau peruntukan BBM bersubsidi ini betul-betul diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi. Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri,” tutupnya
