HarianKendari.com. Tepat dua tahun Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari belum juga juga ada tanda-tanda Berkantor dikantornya sendiri nampak kerusakan di berbagai sudut ruangan.
Pemuda dan Mahasiswa yang mengatas namakan Pemuda Muslim Sulawesi Tenggara pun meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab atas mangkraknya operasional Kantor MUI.
Masyarakat menilai telah terjadi pemborosan anggaran yang merugikan keuangan dan perekonomian daerah akibat tidak dimanfaatkannya gedung tersebut.
Kordinator PMS Iksal Hatta, mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kesalahan dengan memindahkan kantor MUI kelokasi yang bermasalah sehingga para ulama yang seharusnya diberikan kantor yang tenang dan nyaman sekarang harus menunpang di tempat lain untuk berkantor.
“Kami mendesak Pemerintah dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazi agar segera menyelesaikan persoalan tanah dilokasi gedung Kantor Majelis Ulama Indonesia sehingga bisa di fungsikan dan tidak mubazir.
Kantor dibiarkan kosong sekitar 2 tahun lalu hingga kini. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan. Ini bukti kegagalan Pemprov Sultra dalam menggelola anggaran dan perencanaan pembangunan,” tutupnya
